PROGRAM BK
Rochman Natawidjaja dan Moh. Surya (1985) menyatakan bahwa
program bimbingan yang disusun dengan baik dan rinci akan memberikan banyak
keuntungan, seperti :
1. Memungkinkan para petugas menghemat waktu, usaha, biaya dengan menghindari kesalahan-kesalahan, dan usaha coba-coba yang tidak menguntungkan;
2. Memungkinkan siswa untuk mendapatkan layanan bimbingan secara seimbang dan menyeluruh, baik dalam hal kesempatan, ataupun dalam jenis layanan bimbingan yang diperlukan;
3. Memungkinkan setiap petugas mengetahui dan memahami peranannya masing-masing dan mengetahui bagaimana dan dimana mereka harus melakukan upaya secara tetap; dan
4. Memungkinkan para petugas untuk menghayati pengalaman yang sangat berguna untuk kemajuannya sendiri dan untuk kepentingan siswa yang dibimbingnya.
Pendapat di atas, menekankan perlunya rumusan program bimbingan yang jelas dan sistematik. Keberhasilan dalam program yang demikian, merupakan titik awal keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah.
B. Fungsi, Prinsip dan Asas Bimbingan dan Konseling di Sekolah
Adapun fungsi dari bimbingan dan konseling di sekolah yaitu :
1. Pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya.
2. Pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya.
3. Pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya.
4. Pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh-kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya.
5. Advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian.
Sedangkan prinsip dan Asas bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut :
1. Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling berkenaan dengan sasaran layanan, permasalahan yang dialami peserta didik, program pelayanan, serta tujuan dan pelaksanaan pelayanan.
2. Asas-asas Bimbingan dan Konseling meliputi asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus, dan tut wuri handayani.
C. Langkah-langkah Penyusunan Program Bimbingan
Dalam penyusunan program bimbingan perlu ditempuh langkah-langkah seperti dikemukakan oleh Miller yang dikutip oleh Rochman Natawidjaja dan Moh. Surya (1985) seperti berikut :
1. Tahap Persiapan. Langkah ini dilakukan melalui survei untuk menginventarisasi tujuan, kebutuhan dan kemampuan sekolah, serta kesiapan sekolah yang bersangkutan untuk melaksanakan program bimbingan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan langkah awal pelaksanaan program.
2. Pertemuan-pertemuan permulaan dengan para konselor yang telah ditunjuk oleh pemimpin sekolah. Tujuan pertemuan ini untuk menyamakan pemikiran tentang perlunya program bimbingan serta merumuskan arah program yang akan disusun.
3. Pembentukan panitia sementara untuk merumuskan program bimbingan. Panitia ini bertugas merumuskan tujuan program bimbingan yang akan disusun, mempersiapkan bagan organisasi dari program tersebut, dan membuat kerangka dasar dari program bimbingan yang akan disusun.
4. Pembentukan panitia penyelenggara program. Panitia ini bertugas mempersiapkan program tes, mempersiapkan dan melaksanakan sistem pencatatan, dan melatih para pelaksana program bimbingan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Melalui empat langkah tersebut diharapkan program bimbingan itu dapat diwujudkan dengan baik.
Di samping rumusan tentang langkah-langkah penyusunan program bimbingan sebagaimana dikemukakan itu, berikut ini dapat pula disajikan langkah-langkah penyusunan program bimbingan yang urutannya cukup sederhana, yaitu :
1. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutauhan sekolah terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan bimbingan. Pada kegiatan ini dapat dilakukan pertemuan-pertemuan dengan personel sekolah lainnya guna mendapatkan masukan (input) mengenai berbagai hal yang perlu ditangani oleh konselor.
2. Setelah data terkumpul perlu dilakukan penentuan urutan prioritas kegiatan yang akan dilakukan, dan sekaligus menyusun konsep program bimbingan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dalam kegiatan ini juga ditentukan personalia yang akan melaksanakan program kegiatan itu serta sasaran dari program tersebut.
3. Konsep program bimbingan dibahas bersama kepala sekolah bila perlu dengan mengundang personel sekolah untuk memperoleh balikan guna penyempurnaan program tersebut.
4. Penyempurnaan konsep program yang telah dibahas bersama kepala sekolah.
5. Pelaksanaan program yang telah direncanakan.
6. Setelah program dilaksanakan, perlu diadakan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bilamana ada bagian-bagian yang tidak terlaksana dan seterusnya dicari faktor penyebabnya.
7. Dari hasil evaluasi program tersebut kemudian dilakukan penyempurnaan (revisi) untuk program berikutnya.
Demikian seterusnya, sehingga terwujudlah program bimbingan yang lebih sempurna. Terciptanya program bimbingan yang baik telah merupakan sebagian dari keberhasilan pelaksanaan bimbingan dan konseling itu sendiri.
D. Variasi Program Bimbingan menurut Jenjang Pendidikan
Layanan bimbingan dan konseling di sekolah seharusnya dilaksanakan secara terus-menerus, mulai dari jenjang pendidikan terendah (Taman Kanak-kanak) sampai jenjang pendidikan tertinggi (perguruan tinggi). Secara ideal kegiatan tersebut seharusnya berkesinambungan. Meskipun demikian layanan bimbingan tersebut mempunyai penekanan-penekanan yang berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan. Hal ini mengingat kebutuhan dan perkembangan anak untuk setiap jenjang pendidikan juga berbeda.
Winkell (1991) memberikan rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam menyusun program bimbingan di tingkat pendidikan tertentu, yaitu :
1. Menyusun tujuan jenjang pendidikan tertentu, seperti yang telah dirumuskan. Tujuan pendidikan di Sekolah dasar jelas berbeda dengan tujuan pendidikan di Sekolah menengah pertama, dan seterusnya.
2. Menyusun tugas-tugas perkembangan dan kebutuhan-kebutuhan peserta didik pada tahap-tahap perkembangan tertentu.
3. Menyusun pola dasar yang dipedomani dalam memberikan layanan.
4. Menentukan komponen-komponen bimbingan yang diprioritaskan
5. Menentukan bentuk bimbingan yang sebaiknya diutamakan seperti bimbingan kelompok atau bimbingan individual, bimbingan akademik atau bimbingan karier, dan sebagainya.
6. Menentukan tenaga-tenaga bimbingan yang dapat dimanfaatkan misalnya konselor, guru, atau tenaga ahli lainnya.
Berdasarkan rambu-rambu tersebut program bimbingan untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dirumuskan dengan tepat sesuai dengan karakteristiknya. Selain itu, program bimbingan hendaknya disesuaikan dengan keadaan individu yang akan dilayani.
a. Pendidikan Taman Kanak-kanak
Taman kanak-kanak sebenarnya belum termasuk jenjang pendidikan formal dan lebih dikenal dengan pendidikan pra sekolah. Pendidikan formal terendah adalah sekolah dasar (SD). Meskipun demikian menurut Winkel (1991) tenaga- tenaga pendidikan ditaman kanakkanak juga dituntut untuk memberikan layanan bimbingan.
Hal ini, dikuatkan dalam pedoman bimbingan dan penyuluhan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980 Buku III C, dalam rangka pelaksanaan kurikulum Taman Kanak-Kanak 1976.
Pelayanan bimbingan dan konseling di Taman kanak-kanak, hendaknya ditekankan pada :
• Bimbingan yang berkaitan dengan kemandirian dan keharmonisan dalam menjalin hubungan sosial dengan teman-teman sebayanya.
• Bimbingan pribadi, seperti pemupukan disiplin diri dan memahami perintah.
Disamping itu, layanan bimbingan untuk anak taman kanak-kanak perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan psikologis, seperti pemberian kasih sayang dan perasaan aman.
1. Memungkinkan para petugas menghemat waktu, usaha, biaya dengan menghindari kesalahan-kesalahan, dan usaha coba-coba yang tidak menguntungkan;
2. Memungkinkan siswa untuk mendapatkan layanan bimbingan secara seimbang dan menyeluruh, baik dalam hal kesempatan, ataupun dalam jenis layanan bimbingan yang diperlukan;
3. Memungkinkan setiap petugas mengetahui dan memahami peranannya masing-masing dan mengetahui bagaimana dan dimana mereka harus melakukan upaya secara tetap; dan
4. Memungkinkan para petugas untuk menghayati pengalaman yang sangat berguna untuk kemajuannya sendiri dan untuk kepentingan siswa yang dibimbingnya.
Pendapat di atas, menekankan perlunya rumusan program bimbingan yang jelas dan sistematik. Keberhasilan dalam program yang demikian, merupakan titik awal keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah.
B. Fungsi, Prinsip dan Asas Bimbingan dan Konseling di Sekolah
Adapun fungsi dari bimbingan dan konseling di sekolah yaitu :
1. Pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya.
2. Pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya.
3. Pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya.
4. Pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh-kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya.
5. Advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian.
Sedangkan prinsip dan Asas bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut :
1. Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling berkenaan dengan sasaran layanan, permasalahan yang dialami peserta didik, program pelayanan, serta tujuan dan pelaksanaan pelayanan.
2. Asas-asas Bimbingan dan Konseling meliputi asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus, dan tut wuri handayani.
C. Langkah-langkah Penyusunan Program Bimbingan
Dalam penyusunan program bimbingan perlu ditempuh langkah-langkah seperti dikemukakan oleh Miller yang dikutip oleh Rochman Natawidjaja dan Moh. Surya (1985) seperti berikut :
1. Tahap Persiapan. Langkah ini dilakukan melalui survei untuk menginventarisasi tujuan, kebutuhan dan kemampuan sekolah, serta kesiapan sekolah yang bersangkutan untuk melaksanakan program bimbingan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan langkah awal pelaksanaan program.
2. Pertemuan-pertemuan permulaan dengan para konselor yang telah ditunjuk oleh pemimpin sekolah. Tujuan pertemuan ini untuk menyamakan pemikiran tentang perlunya program bimbingan serta merumuskan arah program yang akan disusun.
3. Pembentukan panitia sementara untuk merumuskan program bimbingan. Panitia ini bertugas merumuskan tujuan program bimbingan yang akan disusun, mempersiapkan bagan organisasi dari program tersebut, dan membuat kerangka dasar dari program bimbingan yang akan disusun.
4. Pembentukan panitia penyelenggara program. Panitia ini bertugas mempersiapkan program tes, mempersiapkan dan melaksanakan sistem pencatatan, dan melatih para pelaksana program bimbingan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Melalui empat langkah tersebut diharapkan program bimbingan itu dapat diwujudkan dengan baik.
Di samping rumusan tentang langkah-langkah penyusunan program bimbingan sebagaimana dikemukakan itu, berikut ini dapat pula disajikan langkah-langkah penyusunan program bimbingan yang urutannya cukup sederhana, yaitu :
1. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutauhan sekolah terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan bimbingan. Pada kegiatan ini dapat dilakukan pertemuan-pertemuan dengan personel sekolah lainnya guna mendapatkan masukan (input) mengenai berbagai hal yang perlu ditangani oleh konselor.
2. Setelah data terkumpul perlu dilakukan penentuan urutan prioritas kegiatan yang akan dilakukan, dan sekaligus menyusun konsep program bimbingan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dalam kegiatan ini juga ditentukan personalia yang akan melaksanakan program kegiatan itu serta sasaran dari program tersebut.
3. Konsep program bimbingan dibahas bersama kepala sekolah bila perlu dengan mengundang personel sekolah untuk memperoleh balikan guna penyempurnaan program tersebut.
4. Penyempurnaan konsep program yang telah dibahas bersama kepala sekolah.
5. Pelaksanaan program yang telah direncanakan.
6. Setelah program dilaksanakan, perlu diadakan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bilamana ada bagian-bagian yang tidak terlaksana dan seterusnya dicari faktor penyebabnya.
7. Dari hasil evaluasi program tersebut kemudian dilakukan penyempurnaan (revisi) untuk program berikutnya.
Demikian seterusnya, sehingga terwujudlah program bimbingan yang lebih sempurna. Terciptanya program bimbingan yang baik telah merupakan sebagian dari keberhasilan pelaksanaan bimbingan dan konseling itu sendiri.
D. Variasi Program Bimbingan menurut Jenjang Pendidikan
Layanan bimbingan dan konseling di sekolah seharusnya dilaksanakan secara terus-menerus, mulai dari jenjang pendidikan terendah (Taman Kanak-kanak) sampai jenjang pendidikan tertinggi (perguruan tinggi). Secara ideal kegiatan tersebut seharusnya berkesinambungan. Meskipun demikian layanan bimbingan tersebut mempunyai penekanan-penekanan yang berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan. Hal ini mengingat kebutuhan dan perkembangan anak untuk setiap jenjang pendidikan juga berbeda.
Winkell (1991) memberikan rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam menyusun program bimbingan di tingkat pendidikan tertentu, yaitu :
1. Menyusun tujuan jenjang pendidikan tertentu, seperti yang telah dirumuskan. Tujuan pendidikan di Sekolah dasar jelas berbeda dengan tujuan pendidikan di Sekolah menengah pertama, dan seterusnya.
2. Menyusun tugas-tugas perkembangan dan kebutuhan-kebutuhan peserta didik pada tahap-tahap perkembangan tertentu.
3. Menyusun pola dasar yang dipedomani dalam memberikan layanan.
4. Menentukan komponen-komponen bimbingan yang diprioritaskan
5. Menentukan bentuk bimbingan yang sebaiknya diutamakan seperti bimbingan kelompok atau bimbingan individual, bimbingan akademik atau bimbingan karier, dan sebagainya.
6. Menentukan tenaga-tenaga bimbingan yang dapat dimanfaatkan misalnya konselor, guru, atau tenaga ahli lainnya.
Berdasarkan rambu-rambu tersebut program bimbingan untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dirumuskan dengan tepat sesuai dengan karakteristiknya. Selain itu, program bimbingan hendaknya disesuaikan dengan keadaan individu yang akan dilayani.
a. Pendidikan Taman Kanak-kanak
Taman kanak-kanak sebenarnya belum termasuk jenjang pendidikan formal dan lebih dikenal dengan pendidikan pra sekolah. Pendidikan formal terendah adalah sekolah dasar (SD). Meskipun demikian menurut Winkel (1991) tenaga- tenaga pendidikan ditaman kanakkanak juga dituntut untuk memberikan layanan bimbingan.
Hal ini, dikuatkan dalam pedoman bimbingan dan penyuluhan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980 Buku III C, dalam rangka pelaksanaan kurikulum Taman Kanak-Kanak 1976.
Pelayanan bimbingan dan konseling di Taman kanak-kanak, hendaknya ditekankan pada :
• Bimbingan yang berkaitan dengan kemandirian dan keharmonisan dalam menjalin hubungan sosial dengan teman-teman sebayanya.
• Bimbingan pribadi, seperti pemupukan disiplin diri dan memahami perintah.
Disamping itu, layanan bimbingan untuk anak taman kanak-kanak perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan psikologis, seperti pemberian kasih sayang dan perasaan aman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar